-

Keragaman Sebagai Jati Diri Bangsa Indonesia

Rabu, 10 Mei 2017 | 18:55 WIB

Ketua MPR RI menyatakan pentingnya budaya dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pemaparannya di Seminar Nasional Sinergitas Agama, Budaya, dan Negara di Aula Anwar Musadad UIN Sunan Gunung Djati, Bandung (10/05/2017), Zulkifli Hasan meyakinkan bahwa budaya masing-masing daerah dilindungi oleh undang-undang.

"Budaya masing-masing daerah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, silahkan dioptimalkan. Justru budaya lokal itulah yang menjadi sumber budaya nasional," ujarnya

Indonesia memiliki lebih dari 700 etnis dan 800 bahasa daerah di seluruh nusantara. Keragaman ini dipersatukan oleh budaya nasional dan seharusnya dapat menjadi kekuatan Indonesia, bukan malah menjadi sumber perpecahan.

"Potensi ekonomi lokal itu adalah potensi ekonomi nasional, dengan catatan keragaman itu harus saling menghargai," tutur Zulkifli.

-

Zulkifli menekankan keberagaman itulah yang menjadi jati diri bangsa Indonesia, yang membedakannya dengan negara-negara lain. Lebih lanjut Zulkifli menjelaskan, jika menengok ke sejarah kemerdekaan Indonesia, berbagai kerajaan yang kala itu berdiri rela untuk meleburkan diri dan bersatu menjadi Indonesia. Oleh sebab itu, jika saat ini keragaman masih menjadi perdebatan dan sumber keributan, maka hal itu merupakan suatu kemunduran bagi negara ini.

"Jadi itulah Bhinneka Tunggal Ika, apapun agamanya, dari manapun latar belakangnya, apapun sukunya, dia memiliki hak yang sama. Tidak ada diktator mayoritas, tidak ada pula tirani minoritas," ujarnya.


FOKUS MPR
+
Dihadapan delegasi Pondok Pesantren Modern Baitussalam Prambanan, Jawa Tengah, Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, para santri memiliki jasa yang sangat besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia
Masyarakat Desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, yang biasanya menonton pertunjukan reog, kali ini pada 28 Oktober 2018, mendapat suguhan pagelaran wayang kulit
Sembilan anggota baru MPR dilantik Ketua MPR
Sistem demokrasi liberal yang berlaku di Indonesia, membuat kesempatan para calon yang memiliki modal finansial lebih besar.
Anggota MPR dari Fraksi PKB, Mohammad Toha,  mengatakan, sebelum UUD Tahun 1945 diamandemen,
Selengkapnya di www.mpr.go.id